Ketersediaan perbaikan infrastruktur RI berada pada ranking 72 dari 140 negara, kenapa bisa?
Informasi selengkapnya, dapat dibaca dalam artikel Finansialku di bawah ini!
Rubrik Finansialku
Dana Insfraktuktur RI Masih Perlu Tambahan, Simak Yuk!
Pada Sabtu (11/07) kemarin Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan ketersediaan infrastruktur Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini masih jauh di bawah standar global.
Selain itu juga, perlu upaya yang keras agar ketersediaan tersebut bisa terus meningkat agar berkontribusi kepada perekonomian.
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko D Heripoerwanto mengatakan data Bappenas 2019 menyebutkan stok infrastruktur memang meningkat 35 persen di 2015 menjadi 43 persen di awal 2019.
“Namun perbaikan tersebut masih jauh dari target rata-rata stok infrastruktur negara-negara di dunia yaitu 70 persen,” kata Eko sebagaimana dikutip dari Medcom.id.
Kementerian PUPR mengungkapkan, proyek infrastruktur yang bisa dibiayai oleh APBN 2020-2024 hanya sekitar Rp 623 triliun.
Padahal total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur nasional tembus Rp 2.058 triliun.
Artinya APBN hanya mampu membiayai sekitar 30 persen dari keseluruhan proyek infrastruktur RI.
Berdasarkan data Kementerian PUPR, anggaran sebesar Rp 2.058 triliun tersebut mencakup sektor sumber daya air Rp 577 triliun, sektor jalan dan jembatan Rp 573 triliun, sektor permukiman Rp 128 triliun, dan sektor perumahan Rp 780 triliun.
Dari data itu, terungkap gap atau selisih pendanaan yang harus ditambal melalui skema non-APBN yaitu sebesar 70 persen atau Rp 1.435 triliun.
“Secara proporsi alokasi APBN hanya mampu memenuhi sekitar 30 persen dari kebutuhan pendanaan sehingga dibutuhkan solusi alternatif untuk menutup 70 persen funding gap,” ungkap Eko sebagaimana dikutip dari Kumparan.
[Baca Juga: Mencengangkan! Ini Prediksi Ekonomi Global Setelah Covid-19!]
Lebih lanjut, Eko mengatakan hal tersebut tentu memengaruhi daya saing Indonesia terhadap negara lain.
Menurutnya dari laporan World Economic Forum terkait global competitiveness index mencatat posisi daya saing Indonesia terhadap negara-negara di Asia berada pada ranking 72 dari 140 negara.
Adapun salah satu strategi pemerintah dalam mengembangkan strategi Pembiayaan Alternatif, yakni melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) ataupun skema lain yang dapat menarik investor.
“Pembiayaan dapat menggunakan mekanisme pay as you go atau dengan memanfaatkan utang dan pasar modal. Sementara delivery proyek dapat dilakukan oleh pemerintah maupun melalui keterlibatan swasta dalam hal ini melalui KPBU atau pun skema lainnya,” imbuhnya.
Dalam menjalankan skema KPBU, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan.
Pertama, kesiapan atau readiness dari proyek antara lain ketersediaan lahan maupun kesehatan penyiapan proyek alokasi atau project development facilities (PDF), di mana hanya sekitar 3% dari nilai proyek yang dapat mempengaruhi keberlanjutan proyek.
Kedua, kepastian terkait pengembalian investasi. Apabila resiko demand menjadi concern maka resiko tersebut diambil oleh pemerintah melalui skema availability payment dengan tetap mengubah tarif yang dikumpulkan terpisah.
Dan terakhir, penyederhanaan prosedur atau proses pelaksanaan KPBU antara lain dengan penggabungan beberapa tahap menjadi satu tahap dalam perencanaan dan penyiapan penyederhanaan proses pengadaan badan usaha pelaksanaan.
“Pada era new normal, Kementerian PUPR berkomitmen untuk tetap pembangunan infrastruktur agar perekonomian terus berjalan dengan menggunakan cara-cara yang tidak normatif,” pungkasnya
Bagikan setiap artikel Finansialku kepada rekan atau kenalan yang membutuhkan,
Jika membutuhkan bantuan berupa solusi jitu tentang mengatur keuangan pribadi bisnis atau keluarga, kamu dapat menghubungi Konsultan Perencana Keuangan Finansialku.
Sumber Referensi:
- Suci Sedya Utami. 11 Juli 2020. Ketersediaan Infrastruktur Indonesia Masih Perlu Dioptimalkan. Medcom.id – https://bit.ly/2OcWamO
- Resya Firmansyah. 11 Juli 2020. APBN Tak Cukup, PUPR Butuh Rp 1.435 T dari Swasta untuk Bangun Infrastruktur. Kumparan.com – https://bit.ly/3gL5iLq
- Andi Syafriadi. 11 Juli 2020. Perlu Pembiayaan Alternatif Untuk Kokohkan Sistem Infrastruktur Tanah Air. Akurat.co – https://bit.ly/3iRJShH
dilema besar
