Siapa sangka, kebijakan ekonomi Biden memiliki manuver unik dalam pemerintahannya sebagai presiden Amerika Serikat. Lantas, apa saja kebijakan tersebut?
Ayo, tambah wawasan dengan membaca artikel Finansialku berikut ini.
Rubrik Finansialku
Mengenal Joe Biden yang Unggul dalam Pilpres AS 2021
Setelah resmi menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, Joe Biden memberlakukan kebijakan ekonomi Biden di masa pemerintahannya. Berikut adalah pembahasan selengkapnya.
Politisi Partai Demokrat dan mantan wakil presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memenangkan pemilihan presiden (Pilpres) AS 2021.
Dia berhasil mengalahkan Donald Trump. Sebelumnya, Trump mengambil sikap ramah industri dalam hal regulasi.
Namun, Biden tidak dapat memprioritaskan aksi keras industri keuangan. Ia diharapkan mengambil langkah yang lebih ketat dibandingkan Trump dan Obama.
[Baca Juga: Erick Thohir Terpilih Jadi Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah 2021-2024]
“Manuver” Kebijakan Ekonomi Biden
Biden telah menunjuk mantan regulator pasar derivatif, yakni Gary Gensler. Gensler dikenal memiliki reputasi yang tangguh di Wall Street. Gensler diminta mengerjakan rencana transisi untuk pengawasan industri keuangan.
Berikut adalah 7 kebijakan ekonomi Biden setelah menjabat sebagai Presiden.
#1 Undang-Undang Reinvestasi Komunitas
Pandemi telah menyoroti ketimpangan ras dan kekayaan di Amerika. Hal ini mendorong Demokrat menggunakan kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut.
Ini termasuk Hukum Reinvestasi Komunitas 1977, undang-undang pinjaman yang adil yang memberikan poin peraturan bank untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Biden telah membuat janji dalam materi kampanyenya untuk memperluas aturan ke sektor lain. Termasuk perusahaan hipotek (KPR) serta asuransi.
#2 Pembiayaan Perumahan
Mengatasi krisis perumahan yang terjangkau di Amerika adalah prioritas bagi Demokrat dan Biden. Pemerintahan Biden akan mencoba untuk menghentikan rencana Trump melepaskan pembiayaan raksasa perumahan Fannie Mae serta Freddie Mac dari kontrol pemerintah.
Ini adalah langkah yang ditakuti oleh Demokrat berdampak meningkatkan biaya hipotek untuk masyarakat berpenghasilan menengah serta rendah. Presiden juga berjanji untuk meninjau aturan regulator perumahan Trump.
Hal ini bertujuan melindungi dari perilaku pinjaman secara tidak proporsional. Khususnya pada minoritas ras maupun kelompok yang dilindungi lainnya.
#3 Perlindungan Konsumen, Pelaporan Kredit
Terkait hal ini, kebijakan ekonomi Biden telah meminta CFPB yang terbentuk setelah krisis keuangan tahun 2009. Tujuannya untuk memastikan bank tidak memanfaatkan konsumen.
Lembaga ini kurang agresif di bawah Trump. Biden telah mendukung pengawasan pinjaman konsumen yang lebih ketat.
Selain itu, Presiden juga menyerukan tindakan keras untuk praktik pinjaman diskriminatif.
Di antara proposal kebijakan Presiden yang paling menarik adalah pembentukan lembaga pelaporan kredit publik. Lembaga ini dibentuk untuk bersaing dengan institusi seperti Equifax dan Transunion.
Menurut kampanye Presiden, lembaga ini akan bertujuan untuk meminimalkan disparitas ras dalam pelaporan kredit. Lembaga ini dibentuk setelah beberapa penelitian menemukan kelemahan saat ini dan mengecualikan minoritas.
#4 Risiko Perubahan Iklim
Anggota Parlemen partai Demokrat yang berpengaruh serta pakar kebijakan mendorong perusahaan publik mengungkapkan risiko perubahan iklim ke bisnis mereka. Hal ini dilakukan agar risiko tersebut dimasukkan dalam sistem peraturan keuangan.
Presiden telah menyerukan tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim. Para ahli kebijakan percaya bahwa lembaga-lembaga yang dipilih akan mengejar ide-ide ini.
#5 Reformasi Kebangkrutan
Dalam hal putar balik kebijakan, Presiden telah mengadopsi reformasi kebangkrutan yang direncanakan yang didorong oleh Advokat Konsumen. Senator Demokrat Elizabeth Warren sebelumnya merupakan lawan Biden sebagai senator.
Proposal akan memudahkan masyarakat Amerika untuk mengejar kebangkrutan. Selain itu juga melindungi aset seperti rumah dan mobil dari debitur selama proses tersebut.
Namun, rencana semacam itu akan memerlukan pengesahan hukum. Hal ini tidak dimungkinkan tanpa mayoritas Demokrat di Senat.
[Baca Juga: Seperti Apa Prediksi Ekonomi Indonesia Tahun 2021 di Mata Para Ahli?]
#6 Perbankan Pos
Presiden telah menyatakan dukungannya untuk kebijakan progresif yang telah lama diadakan. Hal ini membuat layanan pos AS menyediakan layanan perbankan dasar.
Pihak-pihak progresif mengatakan rencana tersebut akan mengurangi ketimpangan ekonomi. Dengan cara memungkinkan orang Amerika yang tidak memiliki rekening bank untuk mengakses layanan perbankan dan kredit dengan harga terjangkau.
Kebijakan ekonomi Biden ini juga diharapkan dapat memberantas predator pemberi pinjaman serta layanan pencairan cek dengan biaya mahal.
Industri perbankan menentang pembentukan pesaing yang didanai oleh pembayar pajak. Terdapat kemungkinan pula akan memerangi rencana tersebut.
#7 Pinjaman Payday dan Tagihan Utang
Demokrat sekaligus Presiden berseru pada bulan Juli ketika CFPB mencabut ketentuan utama dalam peran pinjaman Payday. Payday merupakan pinjaman dengan jangka pendek.
Pinjaman ini disediakan untuk orang-orang yang membutuhkan dana. Namun, pembayaran pinjaman menunggu waktu gajian tiba atau dalam waktu 30 hari.
Ketentuan ini pertama kali terjadi dibuat oleh CFPB yang dikelola oleh Obama. Berdasarkan ketentuan tersebut mengharuskan pemberi pinjaman untuk memastikan konsumen memiliki kemampuan untuk membayar.
Pemberi pinjaman mengatakan bahwa ketentuan tersebut terbilang sangat berat. Ketentuan itu dapat mematikan bisnis mereka.
Demikian juga, kelompok konsumen telah mengkritik aturan penagihan utang baru-baru ini yang menurut mereka akan memungkinkan kolektor untuk melecehkan konsumen.
Tindak ini dilakukan dengan pesan teks serta email. Pemerintahan Biden cenderung mencoba membatalkan atau mengatur ulang aturan.
Download Sekarang! Ebook PERENCANAAN KEUANGAN Untuk USIA 30-an, GRATIS!
Dampak Kebijakan Ekonomi Biden Terhadap Indonesia
Kebijakan ekonomi Biden dan perdagangan AS dan Indonesia diprediksi tidak berubah. Ni Made Ayu Marthini selaku Direktur Perundingan Bilateral, Kementerian Perdagangan, mengatakan Indonesia masih akan menjadi mitra strategis Amerika Serikat.
Dia beralasan bahwa Indonesia memiliki posisi yang kuat di ASEAN dan ekonominya tumbuh di wilayah Asia Pasifik. Sementara Amerika bagi Indonesia merupakan mitra dagang terbesar keempat setelah Cina, Jepang, dan Singapura.
Total perdagangan dengan Amerika mencapai $ 27,1 miliar pada tahun 2019. Amerika adalah mitra dagang penting bagi Indonesia untuk perdagangan dan investasi, dan juga mitra strategis di berbagai forum.
Untuk memaksimalkan hubungan dagang dengan Amerika, dalam jangka pendek, Indonesia akan mencoba mengisi pasar Amerika yang ditinggalkan oleh China.
Sedangkan dalam jangka panjang akan mencoba menjadi bagian rantai pasokan ke Amerika. Salah satu cara dengan menciptakan iklim yang kondusif guna menarik investasi di Indonesia.
Di tingkat multilateral harus terus melakukan kerja sama dengan semua negara. Tentu saja dalam hal ini Amerika berperan sebagai aktor besar di dunia.
Ayu Marthini memperkirakan pendekatan kebijakan ekonomi Biden serta perdagangan akan terdapat perbedaan dari era Trump. Walaupun substansi kebijakan tidak akan berubah, termasuk dengan Indonesia.
Tentunya, kebijakan ekonomi Biden tersebut bisa dijadikan inspirasi di bidang keuangan. Share artikel ini pada orang yang ingin dapat wawasan tambahan, yuk! Terima kasih.
Sumber Referensi:
- Antara. 08 November 2020. 7 Kebijakan Ekonomi yang Akan Diambil Joe Biden. Inews.id – http://bit.ly/2MUUb9o
Sumber Gambar:
- Ekonomi 1 – http://bit.ly/3pRhFKV
- Ekonomi 2 – http://bit.ly/2MFwa6a
dilema besar
